Bimtek Kabupaten Nduga Papua

Informasi Jadwal Bimtek Nasional - Bimtek Kabupaten Nduga Papua
Bimtek Kabupaten Nduga Papua



Kepada yth : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Kampung Kabupaten Nduga

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Daerah, ASN, Aparat Kampung guna mendukung kebijakan serta Regulasi baru Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS menyelenggarakan dan mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten dam Kota seluruh Provinsi Papua untuk mengikuti BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK NASIONAL), diantaranya Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Diklat Bimtek Kepegawaian Kabupaten Deiyai, Bimtek Aset Daerah, Bimtek Pajak, Bimtek Kearsipan, Bimtek Pertanahan Setda Kabupaten Manokwari dan Bimtek tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kota Jayapura. Kegiatan Bimtek Pemda Kabupaten Deiyai

Berikut kami informasikan Materi Judul Bimtek Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat seputaran Manajemen Administrasi Kepegawaian, Diklat Bimtek tentang Barang Milik Daerah (BMD) Diklat Aset Daerah serta Biaya Kegiatan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nduga

Daftar Materi Bimtek Kabupaten Nduga Papua
Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara
Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting
Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD
Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
belum ada link
Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
belum ada link
Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD
Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah
Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019
Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
Lihat juga:
TEMA BIMTEK NASIONAL

TEMA BIMTEK
KETERANGAN
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019
Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah
Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah
Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya
Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal
Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah
Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah
Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan Transparan
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih
Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan Pangan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018
Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD
Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah
Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah
Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya
Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS
Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
Pengelolaan Arsip Vital
Manajemen Bencana
Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD
Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Ri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri Ri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD
Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan
Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016
Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019
Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah
Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016
Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik
Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS
Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bansos
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting
Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat
Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan
Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017
Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah
Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD
Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset
Sensus Barang Milik Daerah
Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja
Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif
Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)
Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018
Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018
Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018
Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Manajemen Pengelolaan Arsip
Pemeriksaan Pajak Daerah
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019
Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019
Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019
Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah
Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah
Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan
Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020
Peningkatan Kapasitas TP PKK
Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa
Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan
Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPK
Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD
Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020

Untuk informasi pendaftaran:
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS
  • Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
  • Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
  • Layanan Kontak : 082112366662; 0811180721
  • Email : lediknas@gmail.com