Bimtek Kabupaten Nduga Papua
Kepada yth : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD,
Kepala Kampung Kabupaten Nduga
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur
Daerah, ASN, Aparat Kampung guna mendukung kebijakan serta Regulasi baru
Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS menyelenggarakan dan mengundang
Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten dam Kota seluruh
Provinsi Papua untuk mengikuti BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK NASIONAL), diantaranya
Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Diklat Bimtek Kepegawaian Kabupaten
Deiyai, Bimtek Aset Daerah, Bimtek Pajak, Bimtek Kearsipan, Bimtek Pertanahan
Setda Kabupaten Manokwari dan Bimtek tentang Pemerintahan Daerah bagi
Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten
Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak,
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kota Jayapura.
Kegiatan Bimtek Pemda Kabupaten Deiyai
Berikut kami informasikan Materi Judul Bimtek Diklat
Pengelolaan Keuangan, Diklat seputaran Manajemen Administrasi Kepegawaian,
Diklat Bimtek tentang Barang Milik Daerah (BMD) Diklat Aset Daerah serta Biaya
Kegiatan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup
Pemerintahan Kabupaten Nduga
Daftar Materi Bimtek Kabupaten Nduga Papua
Implementasi Penerapan Standar
Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019
|
|
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
|
|
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
|
|
Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian
Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
|
|
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor
33 Tahun 2019
|
|
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun
2018
|
|
Penyusunan Dan Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
|
|
Perencanaan Dan Penyusunan
Anggaran Berbasis Kinerja
|
|
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta
Penyampaiannya
|
|
Administrasi Keuangan Dan
Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara
|
|
Penyusunan Laporan Keuangan Rumah
Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
|
|
Penatausahaan Keuangan Dan Proses
Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
|
|
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan
Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi
Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
|
|
Strategi Perencanaan Dan
Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis
E-Baugdeting
|
|
Implementasi Transaksi Non Tunai
Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
|
|
Kewajiban Perpajakan Bagi
Bendahara Pengeluaran SKPD
|
|
Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan
RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah
|
|
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir
Pemerintah Daerah
|
belum ada link
|
Pengelolaan Dan Pertanggung
Jawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke
Daerah
|
belum ada link
|
Rekonsiliasi Dan Verifikasi
Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
|
|
Sistem Penatausahaan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam
Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar
Akutansi Pemerintah
|
|
Proses Akuntansi Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
|
|
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN)
|
|
Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD
|
|
Audit Intern Inspektorat Daerah
Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
|
|
Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan
Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
|
|
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD)
|
|
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
|
|
Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan
Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
|
|
Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
|
|
Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun
Anggaran 2020
|
|
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
|
|
Bimtek Penerapan Akuntansi
Berbasis Akrual
|
|
Bimtek Sosialisasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
|
|
Bimtek Pengelolaan Pendapatan
Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah
|
|
Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
|
|
Bimtek Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
13 Tahun 2019
|
|
Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
|
|
Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
|
|
Implementasi Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
|
|
Bimtek Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
|
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Kepala Kampung
- Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua
- Jadwal Bimtek Kepala Kampung
- Bimtek Kabupaten Pegunungan Arfak
TEMA BIMTEK
|
KETERANGAN
|
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
|
|
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan
Produk Hukum Daerah
|
|
Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk
TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019
|
|
Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan
Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
|
|
Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah
Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model
Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah
Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah
|
|
Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai
Pajak Daerah
|
|
Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan
Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya
|
|
Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak
Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
|
|
Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam
Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan
Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal
|
|
Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan
Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
|
|
Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah
|
|
Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
|
|
Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah
|
|
Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan
Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel
Dan Transparan
|
|
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
|
|
Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
|
|
Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih
|
|
Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
|
|
Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis
Kemandirian Dan Ketahanan Pangan
|
|
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
|
|
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
|
|
Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
|
|
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018
|
|
Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik
Daerah Bagi SKPD
|
|
Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang
Milik Daerah
|
|
Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah
|
|
Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
|
|
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Daerah
|
|
Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi
Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
|
|
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK
Dan Bendahara
|
|
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya
|
|
Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis
Kinerja
|
|
Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
|
|
Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda
PNS
|
|
Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
|
|
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
(RISPK)
|
|
Pengelolaan Arsip Vital
|
|
Manajemen Bencana
|
|
Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama
|
|
Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran
SKPD
|
|
Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
|
|
Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (Bpd) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang
Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)
|
|
Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan
Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa
|
|
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
|
|
Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi
|
|
Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas
Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Ri Nomor 13 Tahun 2018
Perubahan Ketiga Permendagri Ri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD
|
|
Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi
Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi
Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan
sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS
|
|
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
|
|
Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan
Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis
Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
|
|
Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam
Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi
Informasi di Pemerintahan
|
|
Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan
Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11
Tahun 2016
|
|
Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking
Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan
Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
|
|
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang
Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta
Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas
|
|
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06
Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis
|
|
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana
Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran,
KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
|
|
Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan
Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
|
|
Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur
Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan
Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019
|
|
Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
|
|
Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur
PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
|
|
Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan
PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing
Daerah
|
|
Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi
Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016
Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri
No. 108 Tahun 2016
|
|
Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk
Mendukung Pelayanan Publik
|
|
Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)
Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
|
|
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta
Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
|
|
Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja
Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
|
|
Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai
Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS
|
|
Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
|
|
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
|
|
Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos
Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016
Tentang Hibah Dan Bansos
|
|
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor
78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
|
|
Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran,
Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta
Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting
|
|
Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi
Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
|
|
Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
|
|
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran
dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan
|
|
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga
Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD
|
|
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur
Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat
|
|
Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan
Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD
|
|
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
|
|
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil
Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan
|
|
Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA
Instansi Pemerintah
|
|
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan
Permendagri No. 86 Tahun 2017
|
|
Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
|
|
Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
|
|
Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
|
|
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
|
|
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
|
|
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
|
|
Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah
Daerah
|
|
Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD
|
|
Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES)
|
|
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
|
|
Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah
(SIMBADA)
|
|
Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset
|
|
Sensus Barang Milik Daerah
|
|
Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap
Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
|
|
Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
|
|
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan
Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja
|
|
Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur
Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
|
|
Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan
Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
|
|
Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD
Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif
|
|
Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
|
|
Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program
Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017
|
|
Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
|
|
Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu PintU (PTSP)
|
|
Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan
Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018
|
|
Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018
|
|
Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49
Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)
|
|
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
|
|
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang
Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor
130 Tahun 2018
|
|
Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
|
|
Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS)
Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
|
|
Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari
APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
|
|
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018
|
|
Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
|
|
Manajemen Pengelolaan Arsip
|
|
Pemeriksaan Pajak Daerah
|
|
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
|
|
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
|
|
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
|
|
Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
|
|
Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019
|
|
Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS
Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019
|
|
Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019
|
|
Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
|
|
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
|
|
Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
|
|
Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020
|
|
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)
|
|
Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun
2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
|
|
Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
|
|
Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
|
|
Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam
Mendukung Kemandirian Daerah
|
|
Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP
Nomor 12 Tahun 2019
|
|
Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
|
|
Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan
Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah
|
|
Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90
Tahun 2019
|
|
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
|
|
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang
Efektif, Efisien dan Akuntabel
|
|
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
|
|
Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi
Pertanahan
|
|
Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
|
|
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
|
|
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
|
|
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020
|
|
Peningkatan Kapasitas TP PKK
|
|
Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan
Pemerintahan Desa
|
|
Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
|
Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen
Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan
|
|
Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN
RB Nomor 3 Tahun 2020
|
|
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana
Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD
dan SKPK
|
|
Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
|
|
Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang
Milik Daerah (SIAP-BMD)
|
|
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
|
|
Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD
|
|
Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
|
Untuk informasi pendaftaran:
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS
- Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
- Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
- Layanan Kontak : 082112366662; 0811180721
- Email : lediknas@gmail.com